Webinar yang diselenggarakan Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM dengan menghadirkan para ahli sebagai pembicara, diantaranya Weni Maulina (Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta), dan Ir. Wahyu Utomo, M.S., Ph.D. (Staf Khusus Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Percepatan Infrastruktur dan Investasi). Turut berbicara Dr. Adi Prasetyo, M.Eng. (PM), MPU, PMP, PRINCE2 selaku Presiden Prince2 Project Management Association Indonesia, dan Prof. Dr.-Techn. Ir. Danang Parikesit, M.Sc. (Eng.), IPU., APEC. Eng., QRGP, Guru Besar Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan UGM sekaligus Tim Ahli Pustral UGM yang bertindak sebagai moderator.

Sebagai Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta, Weni Maulina menjelaskan PT MRT Jakarta memiliki tiga mandat utama, yaitu pengembangan infrastruktur, operasi dan pemeliharaan, serta pengembangan bisnis dan Transit Oriented Development (TOD). MRT Jakarta hadir sebagai solusi atas permasalahan kemacetan, polusi udara, dan kerugian ekonomi akibat ketidakefisienan transportasi di ibu kota. “Dalam pembangunan MRT Jakarta, kita menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perencanaan ruang bawah tanah yang kompleks, kondisi tanah lunak, perlindungan bangunan bersejarah, hingga manajemen lalu lintas selama konstruksi”, jelasnya.

Untuk mengatasi risiko tersebut, kata dia, PT MRT Jakarta menerapkan pendekatan manajemen risiko yang terstruktur, mencakup identifikasi, analisis, respons, dan pemantauan risiko secara berkala. Berbagai strategi mitigasi risiko juga mereka terapkan, seperti akuisisi lahan sejak dini, investigasi tanah yang mendalam, serta sistem kontrak berbasis paket kerja untuk memastikan proyek berjalan sesuai target. “Di luar tantangan tersebut, MRT Jakarta memberikan dampak ekonomi dan sosial yang signifikan, termasuk peningkatan nilai properti, pengembangan hunian terjangkau, serta penciptaan lapangan kerja dalam skema TOD”, terangnya.

Membahas pengelolaan risiko dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) di bidang infrastruktur, Wahyu Utomo menyoroti pendekatan PMI Risk Management, yang mencakup empat tahapan utama yaitu identifikasi risiko, penilaian risiko, mitigasi risiko, serta kontrol dan pemantauan risiko. Ia menyebut risiko utama yang sering dihadapi dalam PSN meliputi pengadaan lahan, aspek finansial, regulasi, dampak lingkungan dan sosial, serta tantangan operasional dan konstruksi.

Untuk mengatasi risiko tersebut, pemerintah mendorong skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta memanfaatkan peran PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia dalam meningkatkan kelayakan kredit proyek. Iapun menyoroti beberapa proyek PSN yang berhasil mengatasi tantangan risiko, seperti SPAM Umbulan, Tol Serang–Panimbang, dan Tol Balikpapan–Samarinda. Keberhasilan proyek-proyek ini dicapai melalui koordinasi lintas instansi, penerapan early warning system, serta penjaminan pendapatan minimum. “Evaluasi keberhasilan proyek dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan ketepatan waktu, efisiensi anggaran, kualitas infrastruktur, serta dampak sosial-ekonomi bagi masyarakat”, ungkapnya.

Adi Prasetyo yang membahas tantangan utama dalam manajemen proyek infrastruktur skala besar mempersoalkan terkait konsep The Iron Law of Megaprojects.  Menurutnya proyek-proyek besar cenderung mengalami keterlambatan serta pembengkakan biaya.

Proyek infrastruktur yang sukses, menurutnya, tidak hanya diukur dari pencapaian output fisik, tetapi juga soal manfaat dalam jangka panjang. “Dalam perencanaannya, pendekatan berbasis data dan analisis risiko mendalam menjadi kunci untuk menghindari bias perencanaan yang sering kali menyebabkan proyek gagal mencapai target”, imbuhnya.

Penulis : Agung Nugroho

Foto      : Detik.com

Artikel Pustral UGM Bahas Strategi Modern dalam Manajemen Proyek Infrastruktur Transportasi pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Ia menyoroti keunikan setiap seniman dalam menyampaikan gagasannya. Metode kritis menggunakan seni memberikan ruang yang sangat luas pada siapapun yang ingin menyampaikan pendapat, karena seni bisa diciptakan dalam bentuk apapun. “Karenanya, upaya sensor terhadap seni seringkali dikaitkan dengan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi itu sendiri,”  katanya.

Namun menurut Hernandes, keberadaan sensor dalam seni tidak semata-mata merupakan ancaman. Sensor bisa menjadi alat untuk mempertajam ide terhadap seni abstrak. Metafora yang disajikan dapat menimbulkan persepsi dan respon yang berbeda pada penikmatnya, dan disanalah letak kebebasan pikir untuk menafsirkan ekspresi dalam seni.

Lebih lanjut, Hernandes menjelaskan bahwa idealnya seniman memiliki kesadaran terhadap dampak dari karyanya. Bukan sebagai bentuk represi terhadap kebebasan, namun upaya agar substansi tetap dapat tersampaikan tanpa harus menghadapi pembredelan. Hal itu membutuhkan daya pikir kreatif dari seniman.

Irham Nur Anshari, Dosen Ilmu Komunikasi UGM menyebutkan, ada pergeseran mekanisme sensor di era digital. Salah satunya adalah kemunculan fenomena techno-surveillance, yakni praktik pengawasan konten publik melalui teknologi digital. Media sosial kini memiliki berbagai fitur untuk menyaring konten-konten sensitif yang terpublikasi. Seperti Instagram yang memiliki kebijakan melarang publikasi terhadap kekerasan, self-harm, kritik menyangkut SARA, dan isu sensitif pada komunitas. Ada juga fitur di media X yang memiliki content warning terhadap sejumlah publikasi sensitif.

Dijelaskan Irham, sensor upaya sensor saat ini tidak hanya dilakukan secara vertikal oleh institusi pemerintah, tapi juga secara horizontal oleh komunitas masyarakat. “Sensor vertikal dan horizontal ini terkadang bisa bermesraan atau, sebaliknya, saling bertentangan,” tuturnya.

Dunia digital menumbuhkan independensi masyarakat yang lebih kuat dalam hal mengatur narasi dan algoritma publik di media sosial. Contohnya ketika seorang seniman berusaha mengkritik pemerintah dengan mewakilkan keresahan masyarakat, ada peluang dukungan horizontal hadir. Tapi di sisi lain, ada ketakutan terhadap ancaman kreativitas yang tercermin dalam self-censorship.

Selain perihal sensor, diskusi juga menyinggung peran relasi komunitas seni lokal dan global, media, hingga festival sebagai ruang alternatif yang memperkuat solidaritas antar-seniman dan menjaga kebebasan berekspresi. Seniman tidak pernah benar-benar bebas dalam berkreasi seni karena terikat norma dan etika. Strategi kolaborasi antara seniman, media, dan komunitas bisa menjadi jalan keluar dalam menyiasati atau melawan sensor.

Penulis : Tasya

Editor : Gusti Grehenson

Foto : Freepik

Artikel Sensor Seni, Antara Pembatasan dan Mempertajam Ide Kebebasan Berekspresi  pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

“KPK sekarang seperti KPK ‘KW’ karena undang-undang yang lama sudah diubah. Kadang saya merasa minder disebut mantan Wakil Ketua KPK, karena KPK saat ini sudah lemah. Namun, saya tetap optimis dan siap membantu pemerintah,” tutur Busyro saat mengisi Ramadan Public Lecture dengan tema “Realitas Sistem Hukum Indonesia: Masihkah Ada Harapan bagi Masa Depan Pemberantasan Korupsi”, Senin (24/3) di Masjid Kampus UGM.

Busyro menyoroti sejumlah undang-undang dan peraturan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945, seperti revisi UU KPK dan UU ITE.

Alumnus Fakultas Hukum UGM ini menggarisbawahi bahwa meskipun korupsi di Indonesia masih menjadi masalah serius, harapan untuk masa depan pemberantasan korupsi tetaplah ada jika sistem hukum dijaga dan diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Meski KPK saat ini dinilai telah dilemahkan secara politik, perjuangan untuk kebenaran dan keadilan harus terus dilanjutkan.

“Penting peran Mahasiswa, Dosen, dan Rektor dalam membela kebenaran demi memperbaiki nasib bangsa, serta menegaskan bahwa perubahan harus dimulai dari kesadaran individu dan lingkungan akademis,” katanya.

Meski begitu, Busyro mengakui perubahan dalam sistem hukum bisa terjadi tergantung pada dinamika politik yang terjadi. Jika DPR dan presiden tidak memahami pentingnya menjaga kualitas sistem hukum yang ada, maka undang-undang bisa saja diubah hanya demi kepentingan tertentu.

“Sistem hukum kita sebenarnya ideal dan tak perlu diubah-ubah. Kita harus terus berjuang memperjuangkan kebenaran, keadilan, kemanusiaan, etika, dan moral,” ujarnya.

Penulis : Lintang

Editor   : Gusti Grehenson

Foto      : Muhammadiyah.or.id

Artikel Busyro Muqoddas: KPK Makin Lemah dan Kehilangan Independensi pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Guru Besar Manajemen Kebijakan Publik Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto mengatakan dampak utama dari praktik nepotisme dan kolusi, diantaranya menurunnya kualitas pelayanan publik, peningkatan risiko korupsi dan beban ekonomi. “Birokrasi yang semakin berat dan rumit akan menurunnya kepercayaan publik,” kata Erwan dalam Diskusi Kuliah Bestari yang mengupas Nepotisme dan Kolusi Akar Kerumitan Birokrasi, Sabtu (22/3) lalu melalui kanal youtube UGM.

Erwan menyampaikan beberapa fakta dan kasus nyata di Indonesia bahwa terdapat 171 daerah terindikasi dinasti politik dari Kemendagri 2023, adanya korupsi pengadaan barang dan jasa merugikan triliunan rupiah dari ICW 2023, dan adanya jual beli jabatan di instansi pemerintah masih terjadi dari KPK 2023.

Menurutnya langkah reformasi birokrasi dan upaya pencegahan dengan sistem merit dalam rekrutmen ASN, digitalisasi pengadaan barang dan jasa, transparansi LHKPN, regulasi konflik kepentingan (PermenPANRB 17/2024), kewajiban transparansi kepemilikan benefisial, penerapan SAKIP untuk transparansi anggaran, dan adanya penguatan pengendalian internal dan manajemen risiko.

Salah satu upaya membangun birokrasi yang bersih dan berintegritas, seperti fokus utama dalam roadmap kebijakanreformasi birokrasi, yakni pertama dengan penguatan sistem integritas dan pengawasan. Kedua pembangunan sistem pengelolaan konflik kepentingan. Selanjutnya, yang ketiga penguatan tata kelola pengadaan barang dan jasa. Keempat, penanaman core values ASN. Terakhir, adanya komitmen terhadap implementasi kebijakan dan/ atau putusan peradilan.

Sementara Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Prof. Dr. Dyah Mutiarin, M.Si. menyampaikan mengenai persoalan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sampai tahun 2024 meningkat tajam dimana jumlah kasus korupsi dan tersangka di Indonesia meningkat tajam sejak tahun 2019 sampai dengan 2023, dengan 791 kasus dan juga 1.695 tersangka pada 2023. Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia juga mengalami penurunan dari 40 pada 2019 menjadi 34 pada 2023, menandakan persepsi publik terhadap pemberantasan korupsi semakin memburuk.

Ia juga menunjukkan bahwa adanya modus korupsi dari data Laporan ICW tahun 2024, bahwa menunjukkan bahwa modus korupsi yang paling dominan di Indonesia pada tahun 2023 merupakan kegiatan/ proyek fiktif sebanyak 288 kasus dan penyalahgunaan anggaran sebanyak 259 kasus, khususnya dalam sektor pengadaan barang dan jasa. Hal ini mencerminkan lemahnya sistem pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan anggaran, yang membuka peluang besar bagi tindakan korupsi. “Terdapat kasus jual beli jabatan menjadi celah korupsi tertinggi. Sebanyak 371 ASN telah ditetapkan menjadi tersangka korupsi jual beli jabatan terkait dengan pemberian gratifikasi dan suap yang ditujukan untuk mempengaruhi promosi, mutasi, hingga penerimaan pegawai berbagai Lembaga pemerintah,” paparnya p.

Menurut Dyah, praktik nepotisme akan berdmpak pada penurunan kinerja birokrasi karena dari sisi rekrutmen saja sudah tidak merit sistem yang digunakan dan akan menyebabkan konflik dan lost of trust. Sementara praktik kolusi menyebabkan lemahnya integritas, dan public services. Oleh karena itu, sistem pengawasan internal itu juga ditumbuhkan melalui akuntabilitas laporan keuangan dan kinerja harus selalu didorong untuk mencegah kolusi dan nepotisme. “Apalagi SDM yang direkrut itu bukan berbasis merit sistem, ini akan menimbulkan masalah dan oleh karena itu transparansi itu perlu untuk mencegah nepotisme dan pengawasan secara terus menerus,” katanya.

Penulis : Kezia Dwina Nathania
Editor : Gusti Grehenson

Artikel Kolusi dan Nepotisme Masih Menjadi Akar Kerumitan Birokrasi di Indonesia pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Hal itu mengemuka dalam workshop “Digital Transformation: Share, Brainstorm, Innovate” secara bauran di FK-KMK UGM, Kamis (20/3). Kegiatan yang diselenggarakan oleh Biro Transformasi Digital (BTD) UGM,  menghadirkan 3 orang pemateri yang merupakan dosen di lingkungan UGM yang pernah studi lanjut di universitas luar negeri dan telah kembali pulang untuk memberikan praktik baik soal pemanfaatan teknologi digital.

Dosen Prodi Ilmu Komputer FMIPA UGM, Dr. techn. Guntur Budi Herwanto, S.Kom., M.Cs., membagikan pengalamannya selama menempuh pendidikan di University of Vienna, Austria, khususnya dalam sistem administrasi akademik. Ia menyoroti sistem pemilihan mata kuliah yang lebih fleksibel karena mahasiswa diberi waktu cukup panjang, yakni dua hingga enam minggu untuk melakukan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS). “Dengan sistem ini, mahasiswa dapat memilih mata kuliah tanpa terburu-buru, sementara server universitas tetap stabil tanpa mengalami galat,” katanya.

Guntur menambahkan, sistem administrasi berbasi digital ini juga dapat mengantisipasi kelebihan kapasitas kelas dan memastikan mahasiswa dapat mengikuti mata kuliah yang sesuai dengan prioritas mereka melalui point allocation system. “Setiap mahasiswa diberi 100 poin per semester untuk memprioritaskan mata kuliah yang mereka inginkan. Mahasiswa yang memberikan poinnya akan lebih dulu mendapatkan kursi di kelas tersebut,” terangnya.

Selanjutnya Dosen FK-KMK dr. Melysa Fitriana, Sp.T.H.T., Ph.D., memaparkan pengalamannya saat mengenyam kuliah di Taipei Medical University, Taiwan. Menurutnya, sistem administrasi digital yang sangat efisien dalam bentuk semacam mesin anjungan mandiri digunakan untuk mencetak dokumen akademik seperti transkrip nilai dan KHS. Adanya mesin tersebut, mahasiswa bisa mencetak dokumen akademik kapan saja tanpa perlu antre di kantor akademik atau mencari-cari tanda tangan pihak terkait. “Kertas yang digunakan sudah memiliki fitur keamanan khusus, seperti tanda tangan digital, logo, tanggal dan waktu cetak, serta warna kertas yang berbeda sehingga tidak bisa dipalsukan atau digandakan sendiri,” ujarnya.

Selain itu, sistem perpustakaan di sana juga memungkinkan mahasiswa mengembalikan buku secara mandiri melalui mesin anjungan yang tersedia 24 jam.

Sementara itu, Dosen Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) UGM, Ir. Andri Prima Nugroho, S.T.P., M.Sc., Ph.D., mengulas implementasi transformasi digital di Kyushu University, Jepang, serta potensi adopsinya di UGM. Ia menilai bahwa UGM sudah memiliki beberapa layanan digital yang mumpuni, seperti SSO, UGM Hotspot, dan SIMPAN UGM, tetapi masih ada ruang-ruang yang perlu pengembangan lebih lanjut. Salah satu hal tersebut adalah layanan digital alumni. “Di Kyushu University, alumni tetap memiliki akses ke layanan digital melalui email institusional seumur hidup. Ini bisa menjadi cara untuk menjaga keterikatan dengan almamater,” ungkapnya.

Kepala Biro Transformasi Digital UGM, Dr. Mardhani Riasetiawan, M.T., menegaskan bahwa forum pengembangan transformasi digital ini menjadi langkah strategis dalam upaya mewujudkan sistem informasi yang lebih terintegrasi. “Transformasi digital ini bukan hanya soal teknologi, tetapi juga perubahan budaya kerja dan mindset. Oleh karena itu, kolaborasi antar fakultas dan unit kerja sangat diperlukan agar implementasi digitalisasi dapat berjalan optimal,” pungkasnya.

Penulis : Bolivia Rahmawati

Editor : Gusti Grehenson

Foto : Freepik

Artikel UGM Kaji Pengembangan Sistem Informasi Akademik Berbasis Digital pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Hal itu dikemukakan oleh Ippei Tsuruga, selaku Social Protection Programme Manager at International Labour Organization (ILO) for Indonesia dalam Seminar “Just Transition & Climate Change: The Role of Social Protection and Impacts on Workers” di FEB UGM pada 19-20 Maret lalu

Ippei menyebutkan bahwa manfaat bantuan sosial untuk anak-anak dan pekerja di Indonesia sebesar 25,4% dan kecelakaan kerja sebesar 22,8%. Bahkan, penyandang disabilitas hanya mendapatkan manfaat sebesar 2,5%, sedangkan masyarakat lanjut usia hanya menerima sebesar 14,8%. “Indonesia menjadi negara ketiga terbawah dalam penyediaan perlindungan sosial bagi masyarakat lanjut usia,” katanya.

Selanjutnya, Ippei membandingkan program perlindungan sosial di Indonesia dengan negara asalnya, Jepang. Di Jepang, pekerja yang baru diputus kontrak atau pengangguran mendapatkan tunjangan selama 3 tahun. Selain tunjangan, pekerja juga mendapatkan pelatihan dan lowongan pekerjaan. Setelah mendapatkan pekerjaan kembali, pekerja masih mendapatkan tunjangan berupa reemployment allowance. Jumlah tunjangan yang diterima bervariasi sesuai usia dan tahun bekerja. “Ini sebabnya angka pekerja di Jepang bisa mencapai 80,9%. Employment rate masyarakat lanjut usia juga masih tinggi, yaitu di atas 50% untuk usia 65-69 tahun,” ujar Ippei.

Ippei menilai pelaksanaan jaminan sosial di Indonesia yang diselenggarakan oleh PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dalam bentuk jaminan sosial bagi pekerja, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), dan Jaminan Pensiun (JP). Sayangnya, hanya pekerja formal saja yang mendapatkan secara otomatis mendapatkan perlindungan ini. “Perusahaan sektor informal memiliki regulasi yang berbeda. Perusahaan tidak mendaftarkan pekerjanya untuk mendapatkan jamsos, tetapi mereka (pekerja) harus mendaftarkan dirinya sendiri,” ujar Ippei.

Dosen Ilmu Ekonomi dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Qisha Quarina, S.E., M.Sc., Ph.D., menuturkan dari hasil penelitiannya terkait jaminan sosial bagi pekerja tambang batubara. Ia mencatat ada sekitar 336.000 orang bekerja di bawah sektor batubara. Sebagian besar dari pekerja tersebut merupakan pekerja formal yang menjadikannya mendapatkan jaminan perlindungan sosial dari negara.

Qisha menggarisbawahi bahwa meskipun banyak pekerja yang merupakan pekerja formal, mereka terikat pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Umumnya, PKWT digunakan untuk mengikat karyawan kontrak dan karyawan lepas (freelance). Banyak pekerja PKWT yang telah memenuhi kontrak 3 tahun akan dilepas atau dipromosikan sebagai pegawai tetap di bawah kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Menurut Qisha, skema seperti ini merugikan pekerja dan membuat mereka rentan terdampak PHK sepihak. “Banyak pekerja masih rentan terhadap gangguan ketenagakerjaan, terutama di tengah transisi energi dan perubahan permintaan tenaga kerja di sektor tersebut,” pungkas Qisha.

Penulis : Tiefany

Editor : Gusti Grehenson

Foto : Donnie

Artikel ILO: Jaminan Sosial Pekerja di Indonesia Belum Optimal  pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Di Rumah Sakit Akademik (RSA) UGM, layanan ini mulai dikembangkan pada tahun 2024 sebagai layanan di bidang medis dan wellness. Dengan menggabungkan teknik-teknik relaksasi, meditasi, dan mindfulness, terapi ini dikembangkan secara khusus menyesuaikan dengan kondisi individu pesertanya. “Terapi ini dipandu oleh psikiater dan psikolog berpengalaman dari RSA UGM untuk memastikan bahwa tahapan relaksasi berlangsung dengan nyaman dan efektif,” kata dokter spesialis kejiwaan RSA UGM dr. Shinta Retno, Sp.KJ dari RSA UGM di kegiatan  ‘RSA UGM Goes to Campus: Modified Relaxation Therapy’ dalam rangka mengenalkan layanan ini di kalangan pekerja perempuan di lingkungan UGM sekaligus memperingati Hari Perempuan Sedunia, Jumat (7/3).

Shinta menjelaskan Modified Relaxation Therapy bertujuan untuk membantu mereduksi stres dan kecemasan, peningkatan kesehatan mental dan emosional, menurunkan tekanan darah, meningkatkan fokus dan konsentrasi, dan masih banyak manfaat lainnya. “Di tengah kehidupan yang terus bergerak semakin cepat, kita butuh relaksasi sejenak dari rutinitas hidup sehari-hari,” ujarnya.

Di sesi terapi MRT, diawali dengan peserta yang kebanyakan kaum perempuan mempraktikkan latihan pernapasan untuk mengatur keseimbangan sebelum beranjak ke sesi berikutnya. Melalui sesi meditasi ini, peserta dapat beristirahat sejenak dan melepaskan beban pikiran di tengah hiruk pikuk pekerjaan. Setelah itu, sesi terapi dilanjutkan dengan relaksasi dan meditasi yang diiringi dengan musik yang tenang.

Salah satu peserta bernama Yanti dari Direktorat Pendidikan dan Pengajaran UGM menuturkan terapi ini membuat dirinya merasa lebih rileks. “Kami belajar tentang bagaimana mengelola pikiran agar tidak terburu-buru pada saat cemas supaya masih bisa berpikir dengan jernih,” ujarnya.

Penulis : Tiefany

Editor : Gusti Grehenson

Foto : Donnie

Artikel Bantu Atasi Stres dan Kecemasan, RSA UGM Kenalkan Layanan Modified Relaxation Therapy  pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Menurut Kak Seto, untuk menghadapi tantangan ini, pendidikan agama adalah pondasi utama dalam membentuk karakter anak sebagai fokus utama dalam mendidik generasi penerus.“Kita bertumpu pada akidah, ibadah, dan akhlak, tetapi kadang akhlak ini yang kurang mendapat perhatian,” tuturnya dalam Safari Ilmu di Bulan Ramadhan (Samudra) yang bertajuk ‘Menggugat Pola Hidup Anak Zaman Sekarang: Gerakan Pembudayaan Gaya Hidup Islami di Era Kontemporer’, Selasa (4/3), di Masjid Kampus UGM.

Yang tidak kalah lebih penting, imbuhnya, keteladanan dari orang dewasa juga sangat penting karena anak-anak belajar dari contoh, bukan hanya dari kata-kata. “Orang tua zaman sekarang bukan eranya lagi menjadi bos atau komandan yang main perintah, tapi penuh nilai-nilai persahabatan seperti berdiskusi dengan anak,” ungkapnya.

Selain itu, pendampingan anak di lembaga pendidikan juga harus dilakukan dengan cara-cara yang kreatif dan menyenangkan. Bahkan metode pembelajaran yang harus bersifat kreatif, seperti permainan edukatif, cerita inspiratif, dan kegiatan sosial, sangat berpengaruh signifikan dalam membentuk karakter anak secara positif. “Belajar yang efektif adalah belajar dalam suasana gembira,” ujarnya.

Kak Seto mengajak semua pihak untuk berperan aktif dalam menciptakan generasi yang kreatif dan berakhlak mulia. Karakter anak Indonesia harus dibangun berdasarkan nilai-nilai akhlak mulia, kebhinekaan global, gotong royong, dan kemampuan bekerja sama. “Marilah kita menciptakan generasi yang kreatif dengan kita yang menjadi para pendidik atau contoh-contoh teladan yang kreatif,” ujarnya.

Penulis : Rahma Khoirunnisa

Editor : Gusti Grehenson

Foto : Dok.Masjid Kampus

Artikel Kak Seto Bagi Tips Mendidik Anak di Era Digital pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Arif Suhartono, selaku Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) mengatakan pelabuhan memiliki peran kritikal dalam konektivitas maritim karena 90 persen nilai ekspor impor Indonesia melalui transportasi laut. Terkait dengan upaya penurunan biaya logistik, penurunan port stay maka keberadaan pelabuhan dinilai dapat memberikan kontribusi signifikan untuk penurunan biaya logistik.  “Agar dapat meningkatkan kualitas layanan hingga setara dengan standar global, PT Pelindo saat ini melakukan transformasi layanan guna mengurangi waktu port stay”, ujarnya Seminar dan Bedah Buku Membangun Pelabuhan untuk Menuju Indonesia Emas 2045, di Magister Manajemen UGM, Senin (24/2).

Dia menuturkan transformasi pelabuhan memberikan dampak yang signifikan bagi Pelindo sendiri berupa efisiensi biaya operasional, potensi penambahan trafik dan peningkatan kompetensi & knowledge. Sedangkan bagi pelanggan, manfaat yang diperoleh adalah pengurangan port stay & cargo stay, optimalisasi berthing window dan penghematan ship rental cost. Secara luas, bagi ekosistem maritim manfaat yang diperoleh berupa kontribusi pada penurunan biaya logistik dan mendukung konektivitas maritim.

Disebutkan Pelindo saat ini juga terus melakukan upaya digitalisasi dan standarisasi sistem layanan operasional dalam rangka mendukung Program Ekosistem Logistik Nasional. Dalam peran aktifnya pada ekosistem logistik nasional, Pelindo terus memfasilitasi platform terminal operator dengan mengkonsolidasikan sistem dan transaksi terminal agar dapat berkolaborasi secara aktif dengan entitas NLE lainnya baik dari sektor Pemerintah maupun swasta. Transformasi pada berbagai aspek ini mampu menghasilkan value creation pasca-merger diantaranya dalam aspek Standarisasi Layanan Operasional, Digitalisasi Layanan Kepelabuhanan, Integrasi Layanan Pelindo Group, Transformasi Model Bisnis, Transformasi Komersial, dan Transformasi Keuangan. “Total realisasi value creation pasca-merger sebesar Rp 5,44 Triliun dari total target Rp 6,08 Triliun atau tercapai 90 persen,” pungkas oleh Arif Suhartono.

Prof. Dr. Techn. Ir. Danang Parikesit, M.Sc., IPU., APEC.Eng., Guru Besar Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada dalam paparannya mengatakan beberapa kebijakan pelabuhan di Indonesia dan global policy trend perlu menjadi perhatian. Perhatian utamanya pada digitalisasi dan smart logistics yang mengintegrasikan pelabuhan dalam jaringan global serta pelabuhan global menerapkan KPI berbasis big data dan AI untuk memantau kinerja operasional.

Dia menyampaikan tren global menunjukkan adanya peningkatan skema KPBU (Public-Private Partnership) termasuk melalui Green Financing, dan penerapan green carbon credit. Isu lainnya adalah regulasi pelabuhan hijau (Green Port Regulations) semakin diperketat di Eropa dan Amerika Utara dan pelabuhan maju mengadopsi renewable energy seperti tenaga surya dan angin, cold ironing dan elektrifikasi terminal menjadi standar global. Perlu juga memperhatikan smart port global dengan memanfaatkan blockchain untuk transparansi rantai pasok dan keamanan siber menjadi isu utama bagi pelabuhan digital. “Pelabuhan dengan supply chain visibility platforms dan autonomous trucking mulai diuji coba di beberapa pelabuhan maju, serta digital twin merupakan praktik yang mulai digunakan secara luas,” ungkap Danang.

Seminar dan Bedah Buku Membangun Pelabuhan untuk Menuju Indonesia Emas 2045 yang diselenggarakan Pustral UGM bekerjasama dengan Pelindo merupakan bentuk Knowledge sharing sekaligus menjadi salah satu key enabler penting dalam meningkatkan efisiensi, mendorong inovasi, serta kolaborasi lintas pelaku usaha. Melalui pertukaran pengalaman, inovasi teknologi, dan best practice setiap pelaku usaha diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan memperkokoh fondasi ekosistem maritim secara keseluruhan.

Prof. Sari Wahyuni, SIP., M.Sc., Ph.D, Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Indonesia dalam bahasannya menyampaikan beberapa strategi pelabuhan yang berkelanjutan yang mencakup soal aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan, aspek partnership (kemitraan), aspek peace (perdamaian). Aspek ekonomi berupa peningkatan daya saing dan profitabilitas pelabuhan secara berkelanjutan tanpa menguras sumber daya alam, sementara aspek sosial berkaitan dengan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat sekitar pelabuhan, hubungan yang harmonis dan saling bersinergi dengan pemangku kepentingan,  keselamatan dan keamanan pekerja dan masyarakat.

Sedangkan aspek penting lainnya berupa aspek lingkungan, dengan strategi reduksi sampah dan limbah, pelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati, praktik ramah lingkungan dalam operasional pelabuhan, seperti penggunaan energi terbarukan dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Sementara aspek  partnership (kemitraan) lebih mengacu pada mempertimbangkan pemangku kepentingan (pemerintah, operator pelabuhan, pelayaran, dan komunitas lokal misalkan untuk mengurangi dampak lingkungan. “Terakhir aspek peace (perdamaian), stabilitas politik di Indonesia sangat penting untuk memastikan kelancaran operasi pelabuhan dan kelancaran rantai pasokan”, katanya.

Penyusunan buku Seri Kapita Selekta Pengembangan Pelabuhan di Indonesia yang diinisiasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo dengan Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM merupakan salah satu bentuk knowledge sharing untuk meningkatkan ekosistem kemaritiman. Hal ini mencerminkan keseriusan BUMN untuk mengembangan sumber daya kepelabuhanan bukan hanya bagi pelaku, namun juga regulator, akademisi maupun masyarakat secara luas.

Hadir sebagai penanggap buku Ihsanuddin Usman (Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum PT Pelabuhan Indonesia), Dr Gugus Wijonarko, MM. (Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan Manajemen Kepelabuhan Barunawati /Stiamak) dan Harry Sutanto, Wakil Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Bidang Maritim dan Pelabuhan. Diskusi dipandu oleh moderator, Prof. Raja Oloan Saut Gurning, S.T., M.Sc., Ph.D., dari Fakultas Teknologi Perkapalan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya. Dalam rangkaian acara juga dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding antara PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dengan Universitas Gadjah Mada mengenai kerjasama penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Juga terkait kerjasama Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, pemagangan, dan bidang lain yang disepakati.

Seminar dihadiri oleh sekitar 400 peserta yang hadir secara offline dan 800-an peserta yang hadir secara online melalui zoom dan youtube. Acara dimeriahkan dengan tari Bara Mustaka dan game kahoot dengan hadiah berupa gadget dan laptop.

Penulis : Agung Nugroho

Foto : Donnie

Artikel Pelindo Diminta Pangkas Biaya Logistik lewat Penurunan Port Stay pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

“Di tengah globalisasi yang terjadi saat ini, anak muda harus memiliki pengalaman bertukar budaya dengan mengeksplorasi peluang kerja di negara lain, karena akan mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku,” kata  Jusuf Kalla dalam Orasi Ilmiah dan Kuliah Umum bertajuk Diplomasi Budaya dan Perdamaian pada Senin (24/2) silam di Auditorium Soeganda, Fakultas Ilmu Budaya (FIB) UGM.

Menurut JK, demikian ia akrab disapa, mengatakan kelekatan budaya turut berpengaruh pada cara pandang individu. Menurutnya, setiap orang tidak pernah melihat budaya lain akan merasa selalu besar tanpa tahu kalau dunia ini sangatlah luas. Menurutnya bangsa Indonesia jauh tertinggal dengan Jepang dan Tiongkok karena kedua negara tersebut memiliki budaya kerja keras yang belum dimiliki oleh bangsa ini.

Ia pun turut mengomentari soal maraknya perbincangan di sosial media terkait tagline #kaburajadulu juga turut menarik perhatiannya yang menurutnya tagline ini justru bermakna positif. “Kalau kita hanya tinggal di Indonesia, kita jadi tidak tahu kalau dunia ini berubah,” tuturnya.

Dia menegaskan generasi muda Indonesia harus mengambil contoh dari pekerja India yang mau meningkatkan kapasitasnya dengan belajar budaya kerja Amerika yang kemudian diterapkan untuk membangun negerinya. Kini, banyak warga India yang menguasai perusahaan teknologi di Amerika, seperti Twitter (X), Microsoft, hingga Meta. Menurutnya, dengan meniru nilai positif dari budaya negara lain, JK yakin generasi muda Indonesia dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan daya saingnya di tingkat global. 

JK yang pada Oktober 2024 silam menerima gelar ‘Peace Mujahid Award’ dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini juga menekankan pentingnya diplomasi budaya sebagai sarana efektif dalam membangun perdamaian saat ia turut berperan dalam meresolusi konflik di Afghanistan. Pemahaman dan penghargaan terhadap budaya lain merupakan kunci dalam menciptakan harmoni dan mencegah konflik antarbangsa. Ia berpesan, dalam konteks resolusi konflik, diplomasi budaya berperan penting dalam menciptakan dialog yang konstruktif, mengurangi ketegangan, serta membangun kepercayaan di antara pihak-pihak yang bertikai. Dengan menekankan pentingnya dialog, peran ulama, serta pendekatan inklusif, Jusuf Kalla terus berkontribusi dalam misi perdamaian global, sejalan dengan amanat konstitusi Indonesia untuk turut serta dalam menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Prof. Dr. Wening Udasmoro, S.S., M.Hum., DEA turut bercerita terkait keberhasilan Jusuf Kalla dalam menyelesaikan konflik Ambon dan Poso yang menjadi acuannya dalam penulisan di beberapa artikel. Ia berujar perdamaian dari banyak konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia masih menjadi isu penting bagi studi di bidang sosial humaniora. “Kita berharap agar Indonesia tetap dalam kondisi aman dan damai, namun terkadang kita melupakan sosial dan humaniora karena sekarang yang paling diagungkan itu penguatan di sektor teknologi digital dan sebagainya. Padahal justru humaniora ini yang memiliki peran penting karena aspek perdamaian, kesejahteraan kebahagian itu semuanya adalah konten-konten keilmuan yang ada di sosial humaniora,” ungkap Wening.

Dekan FIB UGM, Prof. Dr. Setiadi, M.Si., dalam pidato sambutannya, menyampaikan perjalanan FIB UGM selama 79 tahun dalam menjalankan pengabdian terhadap negara. Ia menjelaskan, FIB telah banyak melakukan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang memiliki kontribusi signifikan bagi kemajuan bangsa dan negara dalam mewujudkan tagline UGM, mengakar kuat menjulang tinggi. Program INCULS (Indonesian Language and Culture Learning Service) yang merupakan pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing menjadi salah satu program unggulan untuk mempromosikan Indonesia ke seluruh dunia. “Ada 27 negara yang sudah kami sasar, dan di dua bulan pertama tahun ini sudah ada 238 mahasiswa asing yang belajar bahasa di FIB. Kami kira ini akan terus bertambah dan mungkin tahun ini bisa dua atau tiga kali lipat dari tahun sebelumnya,” jelas Dekan.

Setiadi juga menjelaskan capaian beberapa program studi yang masuk ke pemeringkatan dunia, seperti bidang antropologi yang masuk ke ranking 51-100 dunia, bidang arkeologi dan modern language di ranking 151-200 dunia, serta bidang sejarah di ranking 201-230 dunia. Menurutnya, meskipun pemeringkatan bukan tujuan akhir dari FIB, namun ranking adalah cerminan pengakuan kolega dan lembaga luar negeri terhadap eksistensi FIB sehingga capaian tersebut patut untuk dirayakan. Ia juga menyampaikan mimpi FIB selanjutnya agar pengembangan studi bahasa tidak hanya sebatas pengajaran dan riset linguistik saja, tetapi juga bisa turut serta dalam riset lintas disiplin ilmu. “Neurolinguistik harus ada di sini. Bagaimana teman-teman linguistik bisa mengembangkan kajian lintas disiplin melalui kerja sama dengan Fakultas MIPA atau Fakultas Kedokteran,” tutur Setiadi.

Penulis: Triya Andriyani

Foto: Firsto

Artikel Jusuf Kalla Ajak Generasi Muda Tiru Budaya Kerja dari India, China dan Jepang pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.